TEMPO.CO, Jakarta -Pernyataan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang membuka kemungkinan pemerintah tidak memperpanjang izin ormas FPI, apabila ormas tersebut dinilai tidak sejalan dengan ideologi negara, menuai tanggapan serius dari sejumlah pihak.
Pernyataan tersebut disampaikan Jokowi dalam sebuah wawancara dengan media asing.
Ketua Bantuan Hukum FPI Sugito Atmo Prawiro menduga wacana pelarangan FPI yang dilontarkan Presiden Jokowi bukan karena perbedaan ideologi, melainkan terkait sikap oposisi FPI selama ini.
Pemerintah dan kementerian terkait membantah tuduhan tersebut. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, pemerintah tidak membeda-bedakan proses perpanjangan izin sebuah ormas.
Bahkan, kata Tjahjo, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum saat ini sedang menelaah detil berkas perpanjangan izin FPI dan ormas-ormas lainnya. "Ormas yang ada di negara kita sampai 400 ribu ormas, baik yang SKT (Surat Keterangan Terdaftar) Kemendagri, ada yang lewat Kemenkumham, ada yang akta notaris. Itu kami telaah AD/ART-nya," kata Tjahjo di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa, 30 Juli 2019.
Ormas FPI sebelumnya diketahui terdaftar dalam SKT 01-00-00/010/D.III.4/VI/2014. Adapun masa berlaku SKT FPI, yaitu dari 20 Juni 2014 sampai 20 Juni 2019. Sampai saat ini, izin FPI belum diperpanjang karena FPI belum melengkapi 20 syarat administratif yang harus diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Salah satunya, belum mendapat rekomendasi dari Kementerian Agama.
Lalu seperti apa sebenarnya aturan perpanjangan izin ormas?
Penelusuran Tempo, keberadaan ormas diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017. Sementara tata cara pendaftaran ormas diatur dalam aturan pelaksana, yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2017.
